Banda Aceh. (teuku razi) Polemik atas tuduhan Mustafa Husein Woyla yang mengatakan RSUD ZA menjadi agen wahabisasi dibantah tegas oleh muhazar, Muhazar mengatakann RSUDZA sebagai SKPA hanyalah menjalankan amanah undang-undang bahwa sebagai instansi pelayanan publik wajib menyediakan sarana beribadah pada lingkungan dinas nya. selasa. 17/juni 2019.

Dikarenakan RSUDZA dalam tupoksinya tidak memfokuskan diri dalam pembinaan keagamaan berikut pelaksanaan nya, namun tupoksi RSUDZA adalah dalam hal pelayanan kesehatan masyarakat, maka tata laksana pelaksanaan ibadah diserahkan kepada BKM (badan kemakmuran mesjid) Raudhatul Jannah.

Memang yang menerbitkan SK kepengurusan BKM adalah manajemen RSUD ZA, namun hal tersebut tidak serta Merta dapat disimpulkan bahwa RSUDZAa berlaku sebagaimana yang dituduhkan. Pernyataan ini disampaikan setelah melewati proses rapat antara manajemen,,dewan syari'ah RSUDZA, pengelola BKM RSUDZA, dan pejabat struktural terkait dan turut dihadiri oleh media ini.

Muhazar menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan statement, yang tidak tahu asal usulnya, agar ketentraman dan kenyamanan beribadah tetap terjaga.

Berikut petikan dari Mustafa Husen Woyla

RSUD ZA dan Direktur beralih Fungsi secara massif menjadi Agen Wahabisasi di Aceh, Diketahui yang mengundang Firanda El Wahaby, El Nejdi adalah pihak direktur RSUD ZA dan istrinya, adapun mesjid yang lain penerima manfaat.

Pemerintah Aceh wajib segera menindaklanjuti pelanggaran pengunaan fasiltas umum berupa mesjid RSUD ZA sebagai tempat penyebaran faham yang bertentangan dengan Qanun Aceh Tentang Syariat Islam dengan bunyinya;

"Pelaksanaan syariat islam telah ditetapkan di Aceh berlaku sesuai akidah ahlussunnah waljamaah yang bermadzhab Syafiie, dengan menghormati mazhab lainnya."

Artinya, Umat Islam Aceh tetap menghormati mazhab lain sebagai bentuk khazanah pemikiran islam yang sah. Namun jika datang dengan dakwah penyesatan atau tokoh yang makruf menyesatkan pengikut Ahlussunah wal jamaah dalam "terminilogi" sebagai pengikut Syafi'i, Asy'ari dan Alghazali. Maka kami akan bertindak di bawah payung qanun yang prosedural dan tentunya dengan "himmah suke galak prang."

Kini, peran rumah sakit umum Zainal Abidin telah beralih di luar fungsinya. Dimana sekarang dengan masif menyebarkan faham wahabi di berbagai tempat dan bermacam program. Misal, di Meunasah Alka'by (mesjid ilegal sekarang), Meulaboh adalah tempat pengajian para dokter alumni didikan direktur menjabat sekarang di komplek rumah dokter RSDU-ZA.

Menurut keluhan dai perbatasan, Singkil - Medan, RSUD- ZA membuat program dakwah perbatasan, juga mengirimkan da'i Wahaby Assunnah Medan plus Wahaby dan Aswabi Aceh. Kita harapkan kepada lembaga otoritas Aceh dan juga ormas Islam berbasis Aceh non Wahaby dan non Asbawi mesti berdiri tegak melawan segala bentuk pengangkangan ini.

Ohya, bek GEUSUN di gata para teungku/ustadz Aceh,

Muslim Aceh sudah mendarah daging dengan faham Ahlussunah wal jamaah, 3 Kerajaan Aceh: Perlak (840), Samudra Pasai (1267), Darussalam (1507) bermazhab ASWAJA, jauh lebih tua dari Saudi Wahabi (1932). (Sumber Abati Muhajir).

Dalam "Fiqh Al-Ikhtilaf" Ulama telah banyak menjelaskan bahwa haramnya menyebarkan sebuah mazhab baru di kalangan masyarakat yang telah berpegang kepada mazhab tertentu, walaupun yg dibawa itu juga bagian dari mazhab 4 yang muktabar. Hal ini diputuskan oleh para ulama setelah melihat kemaslahatan masyarakat, karena yang membawa mazhab baru dikalangan orang awam yang sudah bermazhab itu bukan pembawa dakwah namanya, tapi pembawa fitnah (Fazlul Ridha Mahasiswa Al Azhar - Kairo asal Aceh).

Seyogianya, yang didakwahi itu  umat dakwah (non muslim) yang berjumlah 4 milyar orang lebih (lihat gambar grafik) bukan ahlul qiblat (muslim). Atau dalam pandangan dan keyakinan da'i Wahaby ahlul qibat masih umat dakwah. Jika demikian maka kalian wahai Wahabi tengik, siap kami lawan sampai tetesan darah terakhir, karena telah mengkafirkan kaum muslimin yang tidak semazhab.

Sebagai penutup dan juga jawaban kepada para jamaah hampa dan aswabi yang menuduh muslim Aceh intoleran.

Mereka mengatakan, Aceh menolak ulama yang mengajar di mesjid Nabawi.

Perlu diketahui, di Firanda mengajar di Mesjid Nabawi itu corong dakwah Wahabisasi secara murah dan gratis, itukan pusat umat Islam Se- Indonesia. Sama halnya di RSUZA pusat muslim Aceh dari 23 kabupaten/kota dalam kondisi psikis kosong dan hampa. Dengan secara gampang diisi dengan kajian keagamaan yang mendakwakan diri pemurnian tauhid ala fahmi salaf.

Jika otoritas mesjid Alharamain itu objektif dan tidak intoleran, kenapa tidak diundang ulama-ulama Indonesia yang mumpuni dibidang hadist seperti Syaikh Nuruddin Almarbu atau ulama level dunia sekaliber Syaikh Ali Jum'ah, Syaikh Ahmad Thayeb, Habib Umar Al Hafiz dan lain-lain.

Nah, bagaimana, mustahil terjadi, kan?

Itulah, jangan terlalu cepat klaim intoleran. Jika itu tidak terjadi di alharamain sekarang. Satu lagi bukti Wahaby intoleran dan tidak bisa berlapang dada menerima perbedaan pendapat. Setelah Tsunami Aceh masuk negara donatur dari berbagai negara dan NGO, tentu ikut juga beberapa paham yang meraka bawa. diantaranya paham Wahabi dari Saudi Arabia. Setelah mereka memberi bantuan non syarat berupa rumah, ada juga dibangun mesjid yang bersyarat. Salah satu kasus adalah yang terjadi pada salah satu mesjid ormas islam nasional PW Aceh.

Pada tahun 2017 pernah menerima tamu utusan dari Arab Saudi dalam rangka membantu mesjid, mereka meminta pihak penerima bantuan bersedia memenuhi semua persyaratannya. Diantaranya;

Tidak boleh ada wirid secara jahar setelah shalat.

Tidak boleh melaksanakan kegiatan peringatan Maulid, Isra' mi'raj dan peringatan hari besar Islam lainnya yang dianggap bid'ah.

Harus menghibahkan tanah kepada mereka.

Imam ditanggung dan dihadirkan dari mereka.

Rumah imam juga dibuatkan dalam perkarangan masjid.

Manajemen mesjid dibawah kendali pihak donatur.

Jika bersedia poin tersebut diatas, biaya operosional mesjid, qurban dan infaq sedekah dari pihak Saudi.

Karena tidak bersedia tanda tangan MoU, bantuan dibatalkan. Ini tasamuh/toleran-nya dimana, Akhinaa Alkariim?

Demikian juga akui ketua BKM Mesjid Oman, Lampriet. Jika ingin bergabung dan membuat acara di mesjid itu. Mesti ikut Standard Operating Procedure (SOP), di antaranya, tidak boleh zikir jahr, ulang khutabah, tidak boleh baca do'a jahr dsb yang bernuansa amaliah khas Wahaby.

Woyla, 12 Syawwal 1440

Salam Tasamuh Pengamat Bumoe Singet

MOSKOW - Gubernur Aceh,  Irwandi Yusuf, memaparkan peluang investasi di Aceh di depan pengusaha Rusia di Moskow, Jumat, 4 Agustus 2017. Pemaparan Gubernur Aceh tersebut berlangsung di dalam kegiatan Festival Indonesia 2017, yang dimulai pada Jumat, 4 Agustus 2017, dan diawali dengan agenda forum bisnis.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Duta Besar RI untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus, M. Wahid Supriyadi. Hadir pula Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita, sebagai pembicara utama pada forum bisnis yang mengusung tema "Visit Indonesia: Enjoy Its Diversity" di Hotel Intercontinental, Moskow.

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf yang juga diundang sebagai salah seorang pembicara pada forum bisnis tersebut berkesempatan menyampaikan perkembangan dan peluang investasi di Aceh kepada pebisnis Rusia, khususnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun – Lhokseumawe dan peluang investasi strategis lainnya, seperti minyak dan gas, petrokimia, agroindustri (kopi), dan pariwisata.

Informasi presentasi Gubernur Aceh tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin, Lc., M.H. kepada media ini setelah melakukan komunikasi via WhatsApp dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Ir. Iskandar, M.Sc. yang ikut dalam rombongan Gubernur Aceh ke Moskow, Sabtu, 5 Agustus 2017.

Mulyadi Nurdin menyebutkan, pemaparan Gubernur Aceh mendapatkan perhatian khusus dari peserta bisnis forum. Hal ini disebabkan Gubernur Irwandi turut memperlihatkan branding wisata Aceh melalui penayangan film "The Light of Aceh" atau "Cahaya Aceh", tentang pesona alam dan keunikan budaya Aceh. 

Selama ini Rusia menerapkan keterbukaan informasi, sistem politik dan ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin melalui kebijakan “Looking East”. Negara ini memberikan perhatian besar kepada negara-negara di Asia dan Pasifik, dan hampir 35 juta warga negara Rusia melakukan perjalanan wisata ke luar negeri. 

"Hal ini sudah seharusnya menjadi peluang baik bagi Aceh untuk mengajak pebisnis atau investor Rusia untuk melakukan investasi di Aceh,” kata Irwandi, yang didampingi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Ir. Iskandar, M.Sc. dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Drs. Reza Fahlevi, M.Si.

“Sabang dengan berbagai keunggulannya dan ketersediaan berbagai sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi harapan masyarakat Aceh untuk terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kehadiran investor Rusia untuk mendukung percepatan Sabang sebagai destinasi wisata bahari internasional mutlak diperlukan dengan mengutamakan berbagai kemudahan investasi,” kata Irwandi optimis.

Keikutsertaan Pemerintah Aceh pada Festival Indonesia 2017 di Moskow sangat penting dalam rangka memperbaiki pencitraan Aceh dan meningkatkan brand image Aceh, khususnya menyangkut masalah keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum, perizinan, ketersedian energi dan SDM.

Keikutsertaan Aceh pada Festival Indonesia 2017 ini bertujuan memperkenalkan dan mempromosikan kemajuan dan perkembangan ekonomi Aceh, khususnya bidang perdagangan, investasi dan pariwisata, sekaligus mendorong interaksi langsung antara pelaku bisnis, seperti pengusaha kopi Arabika dengan pebisnis Rusia. 

Festival Indonesia ke-2 yang digelar di Hermitage Garden, Moskow itu juga berlangsung meriah karena diisi sekitar 70 gerai yang mempromosikan berbagai produk Indonesia, khususnya UKM, tekstil, pakaian, kopi, pariwisata, suvenir, dan penampilan atraksi seni budaya dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam rangka memeriahkan dan mempromosikan pariwisata Aceh selama Festival Indonesia 2017, Aceh juga ikut serta dalam kegiatan pameran bersama dengan membawa bahan-bahan promosi wisata Aceh, seperti paket wisata, brosur/leaflet, cenderamata, kopi Aceh, dan pemutaran film wisata Aceh kepada pengunjung pameran.[] (*sar)